Budaya ‘mudik’ dalam rangka menyambut hari lebaran, merupakan agenda yang sudah direncanakan oleh sebagian besar umat Islam yang hidup merantau.

Wabah pandemi yang tak terbendung yang telah menginfeksi 203 negara di dunia telah mengguncang kehidupan umat manusia yang tinggal di negara terpapar pandemi tersebut. Bahkan 85 negara terindikasi butuh pinjaman darurat hadapi corona. (Sumber: Dari katadata.co.id)

Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar, juga menghadapi berbagai guncangan dalam upaya menangkis pergerakan pandemi yang semakin meluas. Social Distancing yang sedang dijalankan berpengaruh terhadap ruang gerak pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan, termasuk diantaranya masalah 'mudik'.

Istilah Social Distancing, Karantina, Isolasi Mandiri dan sebagainya sekarang sudah resmi berada dalam satu terminologi yaitunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan ini merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan pernyataan juru bicara Presiden Joko Widodo pada acara gelar wicara “Mata Najwa”, 1 April 2020 bahwa PSBB merupakan payung hukum dari seluruh kegiatan penanganan covid-19, apakah itu namanya Social Distancing, Karantina, ataupun Isolasi Mandiri.

PSBB merupakan langkah pemerintah untuk membatasi lajunya penyebaran virus corona. Ini dianggap respon yang paling tepat dalam memutus mata rantai penularan covid-19.

Pembatasan tersebut meliputi pembatasan keluar masuknya orang antar wilayah baik itu wilayah tingkat provinsi maupun kabupaten.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari https://m.detik.com, Kamis, 2 April 2020 menyatakan bahwa tidak ada larangan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini untuk warga asalkan pemudik melalukan isolasi mandiri selama 14 hari.

“Pemudik langsung berstatus ODP sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing”, demikian Fadjroel Rachman menerangkan kepada detik news.

Meskipun demikian pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran pandemi covid-19. Kampanye ini akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur, ujar Fadjrul kepada detik news.

Menurut Fadjroel, Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah membuat kebijakan terkait mudik ini sesuai dengan protokol kesehatan WHO, dan dilaksanakan dengan disiplin

Pemerintah berprinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, tegas beliau kepada detik news.

Demikianlah himbauan pemerintah untuk patuh terhadap protokol kesehatan WHO bagi pemudik.

Batusangkar, 2 April 2020

#tantanganmenulisgurusiana (Hari ke-77)